Taiwan Today - Sosial

Taiwan Gelar Forum Internasional Kerja Sama Kepolisian di Taipei

2026/06/25

Forum Internasional Kerja Sama Kepolisian 2026: Pemberantasan Kejahatan Transnasional diselenggarakan pada 23 hingga 24 Juni di Taipei, menegaskan komitmen Taiwan dalam memperkuat jaringan penegakan hukum global.

Kegiatan tersebut diselenggarakan bersama oleh Kementerian Dalam Negeri (MOI), Kementerian Luar Negeri (MOFA), Komisi Pengawas Keuangan (FSC), dan Administrasi Penjaga Pantai di bawah Dewan Urusan Kelautan (OAC), serta dipandu oleh Badan Kepolisian Nasional (NPA). Forum ini dihadiri oleh kepala kepolisian, pejabat tinggi terkait, pakar penegakan hukum, dan perwakilan korps diplomatik di Taiwan dari lebih dari 40 negara.

Forum ini mencakup pidato utama dan empat sesi seminar. Topik yang dibahas meliputi kejahatan narkotika, geng dan kejahatan terorganisasi, aliran dana ilegal dan pencucian uang, serta penipuan telekomunikasi dan perdagangan manusia.

Perdana Menteri Cho Jung-tai dalam sambutan pembukaannya mengatakan bahwa kejahatan transnasional merupakan tantangan keamanan besar yang dihadapi seluruh negara. Pemerintah tengah mengubah pendekatan dari penyelidikan kasus per kasus menuju tata kelola yang lebih menyeluruh, sambil memperkuat kerja sama penegakan hukum lintas batas melalui pemanfaatan teknologi dan pertukaran informasi.

Cho Jung-tai juga menyoroti situs data anti-penipuan yang diluncurkan pada 2024. Dengan memanfaatkan analisis big data untuk membantu masyarakat mengidentifikasi dan mencegah penipuan, platform tersebut berhasil menurunkan jumlah kasus penipuan secara nasional hingga 20 persen dan mengurangi kerugian finansial sebesar 46 persen.

Tidak ada negara yang dapat menghadapi tantangan ini sendirian, ujar Cho Jung-tai. Ia menegaskan bahwa Taiwan akan terus berbagi pengalaman dalam investigasi berbasis teknologi, forensik digital, dan pelacakan kejahatan lintas negara demi mewujudkan komunitas internasional yang lebih aman.

Presiden International Association of Chiefs of Police (IACP) yang berbasis di Amerika Serikat, David Rausch, memuji upaya jangka panjang NPA dalam mendorong inovasi dan kerja sama kepolisian internasional, partisipasi dalam jaringan penegakan hukum global, serta kontribusi terhadap keamanan internasional. Ia menekankan bahwa ketahanan penegakan hukum hanya dapat diperkuat apabila para mitra global membangun kepercayaan bersama serta berbagi intelijen dan pengalaman dalam menghadapi kejahatan transnasional.

Sementara itu, Direktur American Institute in Taiwan (AIT), Raymond Greene, menegaskan bahwa Amerika Serikat akan terus mendukung kerja sama Taiwan dengan organisasi penegakan hukum internasional guna bersama-sama menjaga tatanan internasional yang bebas, terbuka, aman, dan stabil.

Taiwan dan Uni Eropa Gelar Rapat Konsultasi Ketenagakerjaan

2026/06/24

Taiwan dan Uni Eropa (UE) menggelar Rapat Konsultasi Ketenagakerjaan ke-7 pada 17 Juni di Brussel untuk membahas berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama, termasuk perlindungan pekerja ekonomi digital (gig worker) dan hak asasi manusia dalam rantai pasok.

Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) menjelaskan pertemuan tersebut dipimpin oleh Menteri Ketenagakerjaan Hung Sun-han dan Mario Nava, Kepala Direktorat Jenderal Ketenagakerjaan, Urusan Sosial, dan Inklusi Komisi Eropa.

Delegasi Taiwan memaparkan Undang-Undang Perlindungan Hak Pekerja Pengantaran dan Pengelolaan Platform Pengantaran beserta regulasi terkait lainnya. Paparan tersebut mendapat tanggapan positif dari para pejabat UE yang hadir. Sementara itu, pihak UE menjelaskan EU Platform Work Directive, regulasi yang mengatur kondisi kerja pada platform digital.

Terkait perlindungan hak-hak pekerja dalam rantai pasok, pihak UE memperkenalkan Corporate Sustainability Due Diligence Directive dan Forced Labor Regulation. Delegasi Taiwan juga memberikan pembaruan kepada mitra UE mengenai regulasi perekrutan yang adil, serta berbagai kebijakan terkait lainnya.

Sebelum konsultasi berlangsung, kedua pejabat senior tersebut mengadakan dialog yang berfokus pada dampak kecerdasan buatan (AI) terhadap pasar tenaga kerja serta tantangan kekurangan tenaga kerja yang muncul akibat menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya populasi lanjut usia.

Mengacu pada Undang-Undang Kecerdasan Buatan Uni Eropa, Mario Nava menekankan pentingnya dialog sosial dalam perumusan kebijakan AI. Sementara itu, Hung Sun-han menyampaikan bahwa setelah pengundangan AI Basic Act di Taiwan, MOL tengah menyusun pedoman terkait AI untuk menghadapi berbagai tantangan, termasuk diskriminasi dalam ketenagakerjaan dan transparansi informasi.

Dalam hal kekurangan tenaga kerja, kedua pihak sama-sama berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang ramah dan mendorong lebih banyak perempuan kembali memasuki pasar kerja. Komitmen tersebut tercermin dalam berbagai inisiatif kebijakan, seperti peningkatan fasilitas cuti melahirkan dan cuti pengasuhan anak di Taiwan serta platform rekrutmen EU Talent Pool di Uni Eropa.

Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) menambahkan bahwa kedua pihak juga sepakat untuk menyelenggarakan putaran konsultasi berikutnya di Kota Taipei dan terus memperluas kemitraan melalui mekanisme kerja sama yang telah terbangun.

Korea Selatan Perpanjang Tarif Preferensial untuk Buah-Buahan Asal Taiwan

2026/06/23

Pemerintah Korea Selatan mengumumkan pada 18 Juni bahwa kebijakan tarif preferensial untuk pisang, mangga, dan nanas asal Taiwan akan diperpanjang hingga 15 Agustus, sehingga dapat mengurangi biaya perdagangan bagi petani dan distributor Taiwan.

Kementerian Pertanian (MOA) menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Luar Negeri (MOFA), Kantor Perwakilan Taipei di Korea, pemerintah daerah terkait, serta anggota legislatif Chen Ting-fei atas upaya advokasi yang berhasil mendorong perpanjangan kebijakan tersebut.

MOA menjelaskan bahwa kenaikan nilai tukar dan harga komoditas telah menyebabkan meningkatnya harga buah impor di Korea Selatan. Untuk membantu menstabilkan harga di pasar domestik, pemerintah Korea Selatan pada Februari lalu memberlakukan kuota tarif preferensial untuk buah-buahan asal Taiwan. Program tersebut semula dijadwalkan berakhir pada 30 Juni.

Musim panen mangga Taiwan berlangsung dari Juni hingga Agustus, sementara musim mangga di Pulau Jeju, Korea Selatan, baru dimulai pada Agustus. Oleh karena itu, perpanjangan kebijakan tarif preferensial ini akan memungkinkan konsumen Korea Selatan tetap memperoleh akses terhadap buah-buahan berkualitas tinggi dari Taiwan sekaligus memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

MOA menambahkan bahwa pihaknya secara aktif mendorong ekspor mangga dengan membantu petani meningkatkan kualitas produk melalui pengelolaan pestisida yang lebih ketat, penguatan teknologi karantina, serta pengembangan sistem logistik rantai dingin (cold chain). Berbagai upaya tersebut turut meningkatkan reputasi mangga Taiwan di pasar internasional, sebagaimana tercermin dari keberhasilannya memasuki segmen pasar premium di Prancis baru-baru ini.

Selain mempertahankan pasar ekspor utama di Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat, pemerintah Taiwan juga berkomitmen membantu pelaku usaha dalam negeri memperluas penetrasi pasar ke Australia, Selandia Baru, dan Asia Tenggara. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan peluang bisnis yang berkelanjutan bagi para petani dan distributor Taiwan.

NDC Gelar Forum Revitalisasi Daerah Taiwan-Jepang

2026/06/18

Dewan Pembangunan Nasional (NDC) menggelar forum pertukaran mengenai revitalisasi daerah Taiwan-Jepang pada 12 Juni di Taipei. Langkah ini menegaskan komitmen kedua pihak untuk memperdalam kerja sama pembangunan.

Menurut NDC, sejumlah tamu terkemuka dari Jepang turut hadir dalam forum tersebut, termasuk Katsumi Nemoto, Ketua JTB Taiwan, serta Mitsuru Ookuma, pendiri Ukiha no Takara di Prefektur Fukuoka. Keduanya bersama tim lokal dari Taiwan membahas berbagai tren dan peluang dalam upaya revitalisasi daerah.

Kepala NDC Yeh Chun-hsien mengatakan bahwa forum tersebut berfokus pada kerja sama lintas negara, integrasi antargenerasi dan penciptaan bersama (co-creation), serta kemitraan antara sektor publik dan swasta.

Dalam sambutannya, Yeh Chun-hsien menuturkan bahwa revitalisasi daerah merupakan strategi bersama untuk menghadapi perubahan demografis. Ia menjelaskan bahwa sejak 2014, Jepang telah mendorong berbagai kebijakan terkait untuk merespons tantangan seperti penurunan populasi yang cepat, masyarakat yang menua, serta konsentrasi sumber daya yang berlebihan di kota-kota besar seperti Tokyo.

Taiwan menghadapi tantangan serupa. Karena itu, revitalisasi daerah tidak hanya dapat membantu mengatasi berbagai persoalan tersebut, tetapi juga memperkuat ketahanan nasional serta mendorong pembangunan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Yeh Chun-hsien juga memuji eratnya hubungan dan pertukaran antara Taiwan dan Jepang dalam beberapa tahun terakhir. Delegasi pemuda Taiwan dijadwalkan mengunjungi Hokkaido untuk mempromosikan kerja sama lintas disiplin serta pengembangan inovatif antara tim dari kedua pihak.

Katsumi Nemoto mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir JTB Taiwan aktif mempromosikan pertukaran dan kerja sama internasional dengan mendorong sekolah, perusahaan, dan wisatawan Jepang untuk mengunjungi Taiwan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai lingkungan pendidikan, sektor industri, dan budaya setempat.

Sementara itu, Mitsuru Ookuma memaparkan pengalaman perusahaannya dalam membantu warga berusia 75 tahun ke atas berpartisipasi dalam kegiatan pengolahan dan penjualan makanan, sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan bagi diri sendiri sekaligus memberikan kontribusi bagi komunitas mereka.

Selain para pembicara dari Jepang, perwakilan dari enam tim revitalisasi daerah di Taiwan juga mempresentasikan berbagai inisiatif, termasuk revitalisasi kawasan jalanan, pengembangan wisata mendalam, layanan bagi lansia masyarakat adat, serta penyediaan katering untuk warga lanjut usia dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal. Inisiatif tersebut menunjukkan keunggulan Taiwan di bidang budaya, pariwisata, dan layanan perawatan jangka panjang.

NDC menegaskan akan terus mengoordinasikan upaya lintas kementerian untuk mendukung revitalisasi daerah melalui berbagai kebijakan yang mendorong generasi muda kembali ke kampung halaman mereka, berkontribusi terhadap pembangunan lokal, serta memperkuat ketahanan masyarakat setempat.

Taiwan dan Korea Selatan Tandatangani MOU Kerja Sama Pendidikan

2026/06/05

Delegasi guru dari Korea Selatan mengunjungi Taiwan pada 4 hingga 9 Mei, menegaskan komitmen kedua pihak untuk memperkuat kemitraan di bidang pendidikan.

Selama kunjungan tersebut, Direktur Jenderal Administrasi Pendidikan K-12 Kementerian Pendidikan (MOE) sekaligus Wakil Presiden Aliansi Pertukaran Pendidikan Internasional Sekolah Dasar dan Menengah, Peng Fu-yuan, secara resmi menandatangani nota kesepahaman dengan Direktur Institut Pendidikan Global Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan, Park Sook-yeal. MOE menjelaskan penandatanganan ini membuka babak baru dalam kerja sama pendidikan antara kedua pihak.

Dalam sambutannya, Peng Fu-yuan mengatakan bahwa pertukaran pendidikan antara Taiwan dan Korea Selatan berlangsung stabil dalam beberapa tahun terakhir. Ia mencatat bahwa sebanyak 6.136 orang berpartisipasi dalam program pertukaran antarsekolah sepanjang tahun 2025. MOU tersebut akan memfasilitasi kunjungan timbal balik pelajar, proyek kolaboratif antarguru, serta berbagi sumber daya pendidikan antara kedua belah pihak.

Pada 7 Mei, para delegasi mengunjungi Museum Gempa Bumi 921 di Taichung untuk mempelajari pendidikan mitigasi bencana di Taiwan. Mereka juga mengunjungi Badan Antariksa di Hsinchu untuk melihat secara langsung kapasitas penelitian dan pengembangan teknologi.

MOE lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam seminar yang digelar pada 8 Mei, para pendidik dari kedua pihak melakukan diskusi mendalam mengenai transformasi digital dalam pendidikan internasional serta pendidikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tengah tantangan perubahan iklim. Diskusi tersebut dinilai menjadi landasan penting bagi penguatan kerja sama di masa mendatang.

Provinsi Gyeonggi merupakan salah satu pusat utama inovasi pendidikan di Korea Selatan. Penandatanganan kesepakatan ini diharapkan dapat mendorong pengembangan pendidikan global sekaligus membangun mekanisme yang memungkinkan institusi pendidikan di Taiwan memperluas wawasan internasional para siswa.

Taiwan dan AS Perkuat Kerja Sama Pendidikan Semikonduktor

2026/06/02

Menteri Pendidikan Cheng Ying-yao menghadiri Kegiatan Jejaring Pendidikan Tinggi Semikonduktor AS-Taiwan 2026 yang digelar pada 27 Mei di Orlando, Amerika Serikat. Langkah ini dilakukan untuk menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kemitraan dan pengembangan tenaga kerja di sektor semikonduktor.

Dalam acara tersebut, Cheng Ying-yao bersama Direktur Pelaksana Kantor Washington American Institute in Taiwan (AIT), Ingrid Larson, menyaksikan penandatanganan surat pernyataan niat (letter of intent) untuk membentuk aliansi pendidikan semikonduktor. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Ketua Foundation for International Cooperation in Higher Education of Taiwan (FICHET), Li Tsai-yen, dan Presiden American Association of State Colleges and Universities (AASCU), Charles Welch.

Kementerian Pendidikan (MOE) menjelaskan bahwa Kepala Kantor Perwakilan Taiwan untuk Amerika Serikat, Yui Tah-Ray, serta Wakil Presiden AASCU, Terry Brown, turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Berdasarkan kesepakatan ini, kedua pihak akan bersama-sama mempromosikan pengembangan talenta dan tenaga kerja di bidang kecerdasan buatan (AI) dan semikonduktor. Kerja sama tersebut mencakup program pendidikan bergelar maupun non-gelar, magang, pertukaran jangka pendek, pelatihan, serta lokakarya.

Sebanyak 23 universitas dan perguruan tinggi Taiwan telah bergabung dalam aliansi tersebut, dan 20 institusi mengirimkan perwakilannya untuk menghadiri acara tersebut. Sementara itu, peserta dari 27 kampus anggota AASCU juga turut ambil bagian.

MOE menyatakan bahwa pertemuan ini berhasil membangun platform yang memungkinkan institusi pendidikan tinggi Taiwan memperdalam hubungan dengan mitra mereka di Amerika Serikat.

Pada hari yang sama, Ingrid Larson dan Yui Tah-Ray juga menandatangani pembaruan nota kesepahaman mengenai kerja sama pendidikan internasional, yang menegaskan komitmen bersama untuk melanjutkan kerja sama di masa mendatang.

Sejak peluncuran Taiwan-U.S. Education Initiative pada 2020, berbagai hasil positif telah dicapai. Salah satunya adalah disepakatinya strategi kerja sama tiga tahun dalam pertemuan tingkat tinggi kelima inisiatif tersebut pada Januari tahun ini.

Selanjutnya, Taiwan akan terus memperluas jaringan talenta internasionalnya dengan menarik lebih banyak mahasiswa dan profesional muda Amerika untuk belajar serta melakukan pertukaran di Taiwan. Langkah ini diharapkan dapat semakin memperkuat posisi Taiwan sebagai pusat semikonduktor global sekaligus pusat pendidikan tinggi internasional.

Menlu Lin Chia-lung Serahkan Beasiswa kepada WTI Universitas Bern

2026/05/21

Menteri Luar Negeri Lin Chia-lung, mengunjungi World Trade Institute (WTI) Universitas Bern di Swiss dan menyerahkan beasiswa Penglai senilai CHF 80.000 atas nama pemerintah ROC Taiwan.

Kementerian Luar Negeri (MOFA) menyatakan bahwa beasiswa tersebut diluncurkan pada 2020 melalui kerja sama antara Taiwan dan WTI dengan tujuan mendidik mahasiswa dari Taiwan, negara berkembang, serta negara paling kurang berkembang agar dapat berpartisipasi secara penuh dalam perdagangan internasional.

Hingga saat ini penerima manfaat beasiswa tersebut berasal dari Taiwan, Bangladesh, Ethiopia, Lesotho, Nepal, dan Vietnam.

Dalam kesempatan itu, Menlu Lin menerima surat penghargaan dari Direktur Pelaksana WTI, Manfred Elsig, sebagai bentuk apresiasi atas dukungan pendanaan MOFA terhadap program beasiswa tersebut. Penyerahan penghargaan tersenut turut disaksikan oleh Perwakilan Taiwan untuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Hwang Jau-yuan; Perwakilan Kantor Perwakilan Ekonomi dan Kebudayaan Taipei di Swiss, Wang Szu-wei; serta Wakil Rektor Universitas Bern Bidang Karier Internasional dan Akademik, Andrew Chan.

Menlu Lin menegaskan bahwa Taiwan memainkan peran penting dalam rantai pasok global dan berharap dapat memperluas kerja sama bilateral dengan Swiss di bidang kecerdasan buatan (AI) dan semikonduktor. Ia juga menekankan pentingnya pengembangan pola pikir mandiri dan kemampuan inovatif untuk mendukung perekonomian internasional.

Sementara itu, Andrew Chan mengatakan bahwa Universitas Bern telah menjalin pertukaran dengan National Taiwan University serta sejumlah institusi akademik lainnya, dan berharap kemitraan akademik kedua pihak dapat semakin diperdalam. Manfred Elsig turut memuji kontribusi Taiwan dalam mencetak tenaga profesional melalui program beasiswa tersebut.

WTI merupakan lembaga riset yang mengkhususkan diri pada tata kelola ekonomi dan memiliki hubungan erat dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Taiwan Tandatangani MOU dengan GCHR

2026/05/20

Yuan Eksekutif menggelar lokakarya kerja sama internasional pendidikan hak asasi manusia pada 18 Mei di Taipei, menegaskan komitmen pemerintah dalam memajukan literasi hak asasi manusia.

Peserta dalam lokakarya tersebut meliputi Sekretaris Jenderal Global Campus of Human Rights, Manfred Nowak, serta perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan berbagai universitas di Taiwan. Mereka bertukar pandangan mengenai kerja sama antara institusi pendidikan tinggi Taiwan dan jaringan internasional hak asasi manusia.

Dalam kegiatan ini, Menteri Tanpa Portofolio Lin Ming-hsin dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Lin Po-chiao menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MOU) antara Direktur Jenderal Departemen Pendidikan Internasional dan Lintas Selat Kementerian Pendidikan Lee Yu-jiuan dan Manfred Nowak.

Perjanjian ini akan mendorong pertukaran yang lebih terinstitusionalisasi antara universitas dalam negeri, Global Campus of Human Rights (GCHR), dan jaringan regionalnya, sekaligus membuka peluang bagi mahasiswa, peneliti, dan tenaga pengajar untuk mengikuti program kursus jangka pendek serta proyek penelitian.

Lin Ming-hsin menyampaikan bahwa pengembangan budaya hak asasi manusia memerlukan partisipasi bersama dari komunitas akademik, sistem pendidikan, dan masyarakat sipil. Ia menegaskan bahwa Yuan Eksekutif akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan universitas-universitas di Taiwan untuk membina talenta di bidang hak asasi manusia yang memiliki wawasan global dan keterampilan praktis.

Sementara itu, Manfred Nowak mengatakan bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kemunduran demokrasi dan meningkatnya perpecahan sosial, yang menantang tatanan internasional yang berlandaskan perdamaian dan keamanan internasional, pembangunan dan kemakmuran, serta hak asasi dan martabat manusia. Ia menekankan bahwa pendidikan bagi generasi muda mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia kini menjadi semakin krusial.

GCHR, sebagai salah satu institusi pendidikan hak asasi manusia terkemuka, selama ini aktif mempromosikan penelitian, pengajaran, dan pertukaran lintas kawasan di bidang hak asasi manusia.

Taiwan dan NICE Inggris Perpanjang Perjanjian Kerja Sama, Tingkatkan Kerja Sama Kebijakan Kesehatan

2026/05/15

Badan Asuransi Kesehatan Nasional (NHIA) di bawah Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan (MOHW) bersama Pusat Evaluasi Obat-Obatan (CDE) menandatangani perpanjangan perjanjian kerja sama dengan National Institute for Health and Care Excellence (NICE) Inggris.

Melalui kerja sama tahap baru ini, Taiwan dan Inggris akan memperdalam kerja sama dalam bidang penilaian teknologi kesehatan (HTA), sejalan dengan upaya legislasi pembentukan badan administratif Pusat Pengujian Teknologi Kesehatan Nasional di Taiwan.

Kerja sama tersebut akan meliputi pengembangan kerangka evaluasi teknologi untuk layanan kesehatan inovatif, transformasi digital sektor medis, pengembangan SDM di bidang teknologi kesehatan, serta pengintegrasian perspektif sosial dalam pengambilan kebijakan kesehatan.

NICE dikenal sebagai salah satu institusi penilaian teknologi kesehatan paling berpengaruh di dunia, dengan reputasi internasional atas metode evaluasi yang ketat, berbasis bukti ilmiah, dan transparan. Lembaga tersebut juga memainkan peran penting dalam pengembangan metodologi HTA global.

Setelah Taiwan menandatangani perjanjian kerja sama pertama dengan NICE pada Mei 2023, berbagai pengalaman internasional telah berhasil diadaptasi menjadi perangkat kebijakan domestik. Salah satunya adalah penerapan mekanisme yang mengacu pada Cancer Drugs Fund milik Inggris untuk mendorong pendanaan sementara bagi obat kanker baru di Taiwan. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan akses pasien terhadap obat inovatif dengan keberlanjutan keuangan sistem asuransi kesehatan nasional.

Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Shih Chung-liang mengatakan bahwa pembentukan Pusat Pengujian Teknologi Kesehatan Nasional serta aliansi dengan organisasi HTA terkemuka dunia akan semakin memperkuat kerangka pengambilan kebijakan kesehatan dan kesejahteraan berbasis bukti ilmiah, sekaligus mewujudkan komitmen kebijakan “Taiwan Sehat.”

Kerja sama berkelanjutan dengan NICE sebagai institusi HTA terkemuka dunia akan semakin memperkuat integrasi antara penilaian teknologi kesehatan, sistem pembiayaan layanan kesehatan, dan digitalisasi informasi medis Taiwan.

Tinjauan Internasional atas Laporan Nasional Keempat Taiwan mengenai Kovenan HAM PBB Digelar di Taipei

2026/05/14

Tinjauan internasional terhadap laporan nasional keempat Taiwan mengenai implementasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) PBB dimulai pada 11 Mei di Taipei.

Kementerian Kehakiman (MOJ) menjelaskan agenda yang berlangsung selama lima hari tersebut melibatkan para pakar, pejabat pemerintah, dan perwakilan organisasi masyarakat sipil dari dalam dan luar negeri. Peserta internasional terdiri dari sejumlah tokoh terkemuka di bidang hak asasi manusia dari Austria, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Kanada, Jerman, India, Indonesia, Irlandia, Selandia Baru, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.

Perdana Menteri Cho Jung-tai mengatakan bahwa pemerintah telah mendorong berbagai upaya perlindungan HAM selama periode pelaporan kovenan dari 2020 hingga 2024. Ia menambahkan bahwa Yuan Pengawas mendirikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada 2020, sementara Yuan Eksekutif membentuk Departemen Hak Asasi Manusia dan Keadilan Transisional pada 2022.

Pemerintah terus melanjutkan berbagai inisiatif, termasuk Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Rencana Aksi Perikanan dan Hak Asasi Manusia. Selama periode tersebut, pemerintah juga menyelesaikan amendemen terhadap empat undang-undang terkait kekerasan seksual, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Kekerasan Seksual, serta mengesahkan Undang-Undang Kesehatan Masyarakat Penduduk Asli dan Undang-Undang Dasar Penduduk Baru.

Setelah Presiden Lai Ching-te menjabat pada Mei 2024, Yuan Eksekutif juga mengusulkan Undang-Undang Dasar Pemuda serta amendemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas untuk memperluas perlindungan HAM.

PM Cho JUng-tai lebih lanjut menyampaikan Yuan Eksekutif juga mendirikan Kementerian Olahraga tahun lalu. Selain itu, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan (MOHW) tengah merencanakan pembentukan administrasi dukungan anak dan keluarga serta administrasi layanan perawatan jangka panjang dan pembangunan sosial untuk menjamin hak dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Yuan Eksekutif tahun lalu mengajukan rencana aksi nasional 2025–2027 untuk pencegahan kekerasan berbasis gender, yang mencerminkan tekad Taiwan untuk selaras dengan standar HAM internasional.

Laporan NGO Freedom House di Amerika Serikat pada Maret lalu menempatkan Taiwan sebagai negara paling bebas kedua di Asia. PM Cho menegaskan bahwa Taiwan berkomitmen untuk terus memajukan perlindungan HAM secara bertahap dan akan bekerja sama dengan negara-negara di seluruh dunia demi membangun masyarakat yang bebas, demokratis, beragam, dan tangguh.

Wakil Presiden Hsiao Bi-khim Hadiri Upacara Hari Peringatan Holocaust Internasional

2026/04/30

Wakil Presiden Hsiao Bi-khim menghadiri upacara Peringatan Hari Holocaust Internasional, dan menyampaikan bahwa hanya dengan melindungi sistem demokrasi dan hak asasi manusia, bayang-bayang tirani dapat benar-benar dicegah agar tidak kembali menyelimuti dunia, Rabu, 29 April 2026.

Wapres Hsiao Bi-khim juga menegaskan bahwa Taiwan, sebagai kekuatan kebaikan di dunia, akan terus bekerja sama dengan mitra internasional untuk memberikan kontribusi lebih besar bagi kemanusiaan global. Ia berharap nilai-nilai kasih, rasionalitas, dan empati dapat menjembatani perbedaan, serta membangun kembali dunia yang lebih penuh welas asih, damai, dan harapan bagi generasi mendatang.

Peristiwa Holocaust telah meninggalkan luka yang tak terhapuskan dalam kesadaran kolektif umat manusia. Selain 6 juta korban Yahudi, terdapat pula jutaan orang dari berbagai etnis, kebangsaan, dan latar belakang pemikiran yang mengalami penganiayaan sistematis.

Perjalanan perkembangan Taiwan pernah sangat dipengaruhi oleh pemerintahan otoriter. Ketika meninjau kembali Peristiwa 28 Februari dan masa Teror Putih, masyarakat semakin menyadari pentingnya mempertahankan kebebasan serta melakukan refleksi terhadap fondasi sosial.

Pada tahun 2017, Taiwan mengesahkan Undang-Undang tentang Promosi Keadilan Transisional, yang mendorong pembukaan arsip politik, penghapusan simbol-simbol otoritarianisme, serta pemulihan nama baik dan hak-hak para korban.

Wakil Presiden Hsiao Bi-khim menyatakan bahwa Taiwan berkomitmen untuk menghapus kebencian dan prasangka, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Taiwan akan terus mencari peluang kerja sama dengan mitra global, baik melalui bantuan kemanusiaan, kegiatan edukasi publik, maupun dialog untuk mempromosikan nilai-nilai bersama. Upaya-upaya ini mencerminkan komitmen kuat Taiwan terhadap semangat kemanusiaan.

Menteri Lingkungan Hidup Peng Chi-ming Hadiri SusHi Tech Tokyo 2026

2026/04/29

Menteri Lingkungan Hidup Peng Chi-ming menghadiri ajang Sustainable High City Tech Tokyo (SusHi Tech Tokyo) dan menyoroti keunggulan Taiwan dalam transformasi digital dan inovasi berkelanjutan, Senin, 27 April 2026.

Peng Chi-ming turut berpartisipasi dalam upacara pembukaan bersama Gubernur Tokyo Yuriko Koike serta Menteri Kehakiman dan Urusan Digital Estonia Liisa-Ly Pakosta. Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan kemajuan Taiwan dalam tata kelola lingkungan berbasis teknologi sekaligus menyampaikan apresiasi kepada Yuriko Koike.

Peng Chi-ming menyatakan bahwa digitalisasi dan transformasi berkelanjutan merupakan isu global yang dihadapi bersama. Terdapat potensi kerja sama antara Taiwan, Estonia, dan Jepang. Ia juga memuji upaya Yuriko Koike dalam mempromosikan kebijakan “Cool Biz” dan “Warm Biz” saat menjabat sebagai Menteri Lingkungan Jepang pada 2003 hingga 2006. Kebijakan tersebut bertujuan mengurangi emisi karbon dari sektor rumah tangga dan komersial melalui perubahan gaya hidup yang sederhana dan praktis.

Lebih lanjut, Peng Chi-ming mengatakan bahwa Taiwan terus memperkuat transformasi digital dan ekonomi sirkular di tengah tantangan lingkungan global. Taiwan tengah mengadopsi kebijakan AI All In untuk mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan dan IOT untuk mewujudkan penegakan hukum lingkungan selama 24 jam.

Taiwan juga mengupayakan pembentukan rantai pasok sirkulasi sumber daya yang transparan, dapat diverifikasi, dan efisien biaya melalui Digital Product Passport serta sistem pelacakan terkait.

Kementerian Lingkungan Hidup (MOENV) menyatakan bahwa kunjungan Peng Chi-ming menunjukkan komitmen Taiwan dalam menggabungkan tata kelola digital dan ekonomi sirkular berbasis inovasi teknologi, sekaligus memperdalam kerja sama internasional demi memperkuat kapasitas pengelolaan lingkungan. Taiwan juga dinilai semakin berperan penting dalam upaya pembangunan berkelanjutan global.

Presiden Lai Ching-te Tegaskan Komitmen Bangun Sistem Medis Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat

2026/04/27

Presiden Lai Ching-te menghadiri upacara pembukaan Pertemuan Tahunan 2026 Perhimpunan Bedah Taiwan dan Simposium Akademik Internasional Bedah, Sabtu, 25 April 2026. Dalam sambutannya, Presiden Lai menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong layanan kesehatan yang berorientasi pada perawatan menyeluruh, memperkuat pengembangan tenaga medis, serta memperbaiki lingkungan kerja di sektor kesehatan.

Presiden Lai juga menyampaikan bahwa pemerintah akan memanfaatkan perkembangan kecerdasan buatan dan teknologi digital untuk mengembangkan layanan kesehatan cerdas, demi membangun sistem medis yang berkelanjutan dan tangguh untuk meningkatkan kesejahteraan kesehatan masyarakat.

Kualitas layanan kesehatan Taiwan telah mencapai tingkat internasional dan mendapat pengakuan global. Mulai dari operasi umum hingga transplantasi organ, kemampuan medis Taiwan telah berada pada standar dunia, dengan penerapan teknologi mutakhir secara luas dalam praktik bedah, mencerminkan integrasi yang selaras dengan komunitas medis internasional.

Presiden Lai berharap pengalaman puluhan tahun yang dihimpun para profesional di bidang bedah dapat terus dimanfaatkan untuk melindungi kesehatan masyarakat Taiwan, sekaligus berkontribusi bagi dunia.

Lebih lanjut, Presiden Lai menegaskan bahwa arah kebijakan ke depan akan difokuskan pada empat pilar utama, yaitu pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kondisi kerja tenaga medis, pengembangan layanan kesehatan cerdas, serta mendorong keberlanjutan sistem kesehatan.

Di era kecerdasan buatan, transformasi digital dan cerdas menjadi keharusan di berbagai sektor, dan pemerintah telah meluncurkan inisiatif “Sepuluh Proyek Utama AI Baru” yang juga akan diintegrasikan ke dalam sistem kesehatan nasional.

Taiwan dan Prancis Selenggarakan Pertemuan Riset Ilmiah

2026/04/23

Pertemuan riset ilmiah Taiwan-Prancis kedua digelar pada 20 dan 21 April di Grenoble, Prancis. Pertemuan kali ini berfokus pada upaya peningkatan kerja sama di enam bidang utama.

Dewan Sains dan Teknologi Nasional (NSTC) menjelaskan delegasi Taiwan dipimpin oleh Menteri Wu Cheng-wen dan terdiri dari pejabat Institut Nasional Riset Terapan (NIAR), serta para pakar dan akademisi dalam negeri.

Sementara pihak Prancis terdiri dari perwakilan Badan Riset Nasional Prancis, Pusat Nasional Riset Ilmiah Prancis, Institut Nasional Kesehatan dan Riset Medis Prancis (Inserm), serta Institut Riset Ilmu Komputer dan Otomasi Prancis.

Pertemuan serupa pertama kali diselenggarakan pada April 2024 di Taiwan oleh NSTC bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Antariksa Prancis, di bawah Konvensi Kerja Sama Sains dan Teknologi bilateral yang ditandatangani pada 23 November 2023.

Dalam sambutan pembukaan, Wu Cheng-wen menyampaikan bahwa Prancis merupakan salah satu mitra Eropa terpenting bagi Taiwan dalam bidang riset ilmiah, dengan kerja sama bilateral yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun.

Taiwan dan Prancis telah menandatangani berbagai perjanjian kerja sama serta membangun mekanisme komprehensif untuk mendukung proyek penelitian dan mendorong pertukaran, termasuk pengembangan SDM, serta penyelenggaraan Penghargaan Ilmiah Besar Prancis-Taiwan. Dengan sejarah panjang Prancis dalam memimpin riset ilmiah, Wu Cheng-wen menyatakan optimis terhadap peningkatan kerja sama di masa depan.

NSTC menyebutkan bahwa agenda dalam pertemuan dua hari tersebut meliputi pidato utama, seminar, konferensi tematik, serta kunjungan lapangan, dan diikuti oleh lebih dari 100 peserta.

Kegiatan diskusi difokuskan pada bidang semikonduktor, komputasi kuantum, biomedis, energi hijau dan pengurangan karbon, kecerdasan buatan dan keamanan informasi, serta teknologi antariksa dan kelautan.

Sebagai bagian dari kunjungan, Wu Cheng-wen juga menyaksikan penandatanganan MOU antara NIAR dan Inserm, serta mengunjungi Universitas Paris-Saclay dan Kota Sains dan Industri.

Wakil Presiden Hsiao Bi-khim Hadiri Pembukaan Earth Solutions 2026

2026/04/22

Wakil Presiden Hsiao Bi-khim menghadiri pembukaan pertemuan tahunan Earth Solutions 2026, dan menyampaikan bahwa dunia saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan seperti gejolak geopolitik, krisis energi, dan cuaca ekstrem. Risiko terhadap keberlanjutan lingkungan serta kesehatan sosial kini menjadi isu yang tidak dapat dihindari.

Upaya mendorong keberlanjutan memerlukan kerja sama lintas sektor antara pemerintah dan masyarakat, serta perlu diinternalisasi sebagai rasa tanggung jawab setiap individu, agar Taiwan dapat menjadi garis pertahanan paling andal dalam transformasi menuju emisi nol bersih global.

Wakil Presiden Hsiao Bi-khim juga menyampaikan bahwa ketika kepentingan bisnis dan kepentingan sosial tampak bertentangan, dialog dan konektivitas dapat menjadi jembatan untuk meredakan perbedaan posisi profesional. Hal ini pada akhirnya akan mendorong kerja sama lintas bidang dan menciptakan peluang yang saling menguntungkan.

Selama beberapa dekade, Taiwan telah menghadapi gempa bumi, angin topan, bahkan pandemi berskala global, serta berbagai tekanan eksternal, namun tidak pernah menyerah dan selalu mampu menunjukkan kemampuan adaptasi yang fleksibel serta ketahanan yang kuat pada saat-saat krusial.

Lebih lanjut, Wakil Presiden menekankan bahwa keberlanjutan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga memerlukan sinergi antara sektor industri, pemerintah, akademisi, lembaga penelitian, organisasi non-profit, serta berbagai kalangan profesional. Dalam perjalanan menuju keberlanjutan, Taiwan diyakini sebagai mitra yang dapat dipercaya oleh dunia.

Wapres Hsiao Bi-khim menyoroti bahwa pada tahun lalu pemerintah telah secara resmi menerapkan kebijakan penetapan harga karbon serta sepenuhnya memulai tahap kedua transformasi energi. Upaya tersebut mencakup pengembangan energi hijau yang beragam, peningkatan efisiensi energi secara mendalam, serta percepatan penerapan sistem penyimpanan energi cerdas dan jaringan listrik yang tangguh terhadap bencana, sebagai bagian dari langkah bertahap negara menuju ketahanan yang lebih kuat.